Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, berhubungan dimasukannya korban judi online ke dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) supaya menerima bantuan sosial (Bansos).
“Langkah tersebut sungguh-sungguh tidak ideal, semestinya yang pantas mendapatkan Bansos tersebut ialah guru, khususnya guru yang mixhell.info berstatus honorer,” kata Peneliti IDEAS Muhammad Anwar kepada, Pekan (16/6/2024).
Anwar mengukur, menurut inovasi survei IDEAS dan GREAT Edunesia, masih banyak guru yang tidak pernah menerima Bansos.
“Survei kami pada bulan Mei lalu menunjukan sebanyak 63,2 persen guru mengaku tidak pernah menerima Bansos dalam format apa saja bagus dari Pemerintah Pusat, Tempat ataupun lembaga sosial,” ujar Anwar
Selain itu, yang tercatat hanya 36,7 persen saja guru yang pernah mendapatkaan Bansos. Itupun tidak semuanya berasal dari Pemerintah.
“35,5 persen Bansos berasal dari Pemerintah Pusat dan 33,7 persen berasal dari Pemerintah Tempat. Selebihnya Bansos yang didapatkan guru berasal dari Institusi Amil Zakat (14,2 persen), Baznas (10,1 persen), Mesjid (4,7 persen), dan lembaga lain (0,5 persen),” ungkap Anwar.
Guru Honorer Lebih Layak Bisa Bansos
Menurutnya guru, khususnya yang honorer, lebih pantas untuk menerima bantuan sosial ketimbang korban judi online. Dari survei yang dikerjakannya nampak tekad mendidik yang kuat dari para pahlawan tanpa jasa ini.
“Padahal dalam kondisi kondisi kesejahteraan guru yang rendah, kami memperhatikan tekad guru Indonesia sungguh-sungguh membanggakan ini terbaca dari 93,5 persen guru berharap untuk tetap mengabdi dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun,” ujarnya.
Sangatlah ironis kalau pemerintah lebih memperhatikan nasib korban judi online yang notabenenya karena ulah mereka sendiri, ketimbang guru mengingat penghasilan guru jauh dari kata pantas.
“Dalam survei yang sama kami menemukan bahwa sebanyak 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp 2 Juta per bulan dan 13 persen diantaranya berpenghasilan dibawah Rp 500 Ribu per bulan. guru-guru ini sungguh-sungguh pantas untuk menerima Bansos”, tambahnya.
Seharusnya yang Dilakukan Seharusnya Pemerintah?
Ada langkah krusial yang semestinya diambil oleh Pemerintah berhubungan mewabahnya judi online yang sudah mengakibatkan banyak korban.
“Konsisten pemerintah mencegah masyarakat terjebak jud! online dengan pengetatan peraturan dan penegakan peraturan. Bukan malahan memadamkan kebakarannya tetapi tidak memadamkan sumber apinya,” tutup Anwar.
Adapun survei yang dijalankan IDEAS bersama GREAT Edunesia tersebut dijalankan kepada 403 responden guru di 25 Provinsi dengan komposisi responden Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan Luar Jawa 112 orang. Responden survei tersebut terdiri dari 123 orang berstatus sebagai Guru PNS, 118 Guru Yayasan, 117 Guru Honorer atau Kontrak dan 45 Guru PPPK.